Berkasdigital.id – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon menyampaikan keprihatinan serius atas mencuatnya dugaan persoalan moral yang menyeret nama seorang oknum anggota DPRD Kota Cirebon.
Persoalan ini dinilai bukan hanya menyangkut ranah personal, melainkan telah menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan marwah lembaga legislatif, etika jabatan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.
FORMASI Cirebon Melalui Wakil Ketua Bidang Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak, Tri Retno Anindita, S.Pd., CMe., meminta agar partai politik yang menaungi kader yang bersangkutan, bersikap tegas, terbuka, objektif.
Dan tidak melakukan pembelaan yang dapat menghambat proses klarifikasi atas persoalan yang sedang menjadi sorotan publik.
“Partai politik harus menunjukkan komitmennya terhadap etika publik dan akuntabilitas moral kader. Kader partai yang memegang amanah rakyat semestinya menjaga sikap, perilaku, serta nama baik institusi politik.
Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap tindakan yang dinilai mencederai moral publik dan merusak citra wakil rakyat di Kota Cirebon,” tegas Retno dalam pernyataan resminya.
FORMASI menilai, setiap pejabat publik memiliki beban moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dibanding masyarakat pada umumnya.
Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran etika atau perilaku yang mencoreng nama lembaga, maka harus ada langkah klarifikasi, pemeriksaan etik, dan tindakan internal kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Retno yang juga Aktivis Paralegal Peduli Perempuan menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan tindakan amoral yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan publik dan mencederai nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi masyarakat Cirebon sebagai kota yang menjunjung norma, adab, kota wali dan martabat moral.
“Kami mengecam keras setiap tindakan amoral yang dilakukan oleh pejabat publik, apalagi oleh oknum anggota DPRD yang seharusnya menjadi teladan. Perbuatan demikian sangat memalukan dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat,” lanjutnya.
FORMASI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas dan mendorong agar seluruh proses penanganan berjalan secara terbuka, adil, dan objektif, baik melalui mekanisme partai politik, lembaga kehormatan dewan, maupun proses hukum apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai selesai. Masyarakat berhak melihat adanya ketegasan, akuntabilitas, dan keberanian moral dari semua pihak dalam menyikapi persoalan ini,” tutup Tri Retno Anindita.***
